Kampungcyber’s Blog Sumber Taman Kota Probolinggo

Memperhatikan kota Probolinggo, tentunya tidak lepas dari berbagai hal yang berlangsung dalam aktivitas masyarakat kota probolinggo. Dinamisasi sosial yang terjadi saat ini patut untuk direnungkan kembali, sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik. Konsep sustainable development, green development, eco development dan sebagainya yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini merupakan topik yang menarik untuk dipelajari dan diaplikasikan dalam pembangunan Kota Probolinggo oleh semua stakeholder yang ada.
Konsep sustainable development perlu diimplementasikan secara benar, sehingga dapat lebih menyentuh masyarakat. Sudahkah kota probolinggo cukup sustainable bagi semua orang? Ataukah sudah demikian biasa kita menemukan banyak hal yang tidak lagi menjadi perhatian dan pertanyaan bagi kita? Apakah kota probolinggo akan tumbuh dengan cara yang sama seperti kota-kota besar lainnya di indonesia, dimana banyak kota besar telah memiliki masalah dalam penataan ruang sebagai akibat kurang adanya perencanaan dan desain yang matang serta implementasi perencanaan yang konsisten ?
Terdapat pemikiran bahwa penanganan masalah pembangunan dan perencanaan kota probolinggo masa depan perlu dilihat dari sisi dinamisasi yang terjadi dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kota Probolinggo dan kota-kota di Indonesia pada umumnya tidak dibangun dengan cara yang sama seperti kota-kota di luar negeri yang dirancang secara khsusus sebelum kota terbangun, tetapi dirancang dan dikembangkan seiring dengan perkembangan penduduk wilayah kota. Banyak hal yang perlu dipikirkan tidak hanya mengadopsi konsep pemikiran luar negeri dan diterapkan untuk konteks pembangunan kota. Berbagai latar budaya, peralihan jaman dan kondisi masyarakat merupakan hal-hal yang patut dipertimbangkan.
Sanitasi misalnya, sebagai hal yang sangat penting menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan hal yang seharusnya ditangani secara konsisten oleh pemerintah daerah, karena demikian termaktub dalam Undang-undang Dasar. Setidaknya perencanaan yang matang perlu dipelajari kembali dan dalam rentang waktu yang memungkinkan, saat ini dan masa depan, implementasi sebaiknya dilaksanakan dengan terencana dan berorientasi masa depan.
Dalam mencoba mempelajari berbagai hal tentang sanitasi kota probolinggo, dapat diperhatikan kondisi eksisting ‘apa yang ada’ dan menjadi titik tolak untuk diperhatikan oleh para perencana kota sebagai bahan mewujudkan kota probolinggo yang sustainable.

    Saluran yang mestinya terbuka tapi ditutup
    Jumlah penduduk yang padat dalam satu lingkungan kota, merupakan salah satu hal akibat kurangnya implementasi peraturan tata kota. Hal-hal semacam ini rawan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan peresapan air, pengelolaan air limbah dan masalah sanitasi lainnya. Selain itu juga merupakan tempat bertumbuhnya kerawanan sosial.

    Fungsi trotoar untuk menanam pohon
    Dampak kurangnya perencanaan kota yang terjadi dalam perkembangan kota Probolinggo selanjutnya adalah ketidak-sesuaian antara harapan dan kenyataan. Seiring pertumbuhan kota probolinggo menjadi kota lebih besar akibat pembangunan yang lebih memungkinkan, keharusan ditumbuhkannya berbagai fasilitas baru seperti pusat-pusat perbelanjaan, perumahan, fasilitas umum dan dukungan kepada kota yang lebih sehat serta keinginan dari sekelompok ‘kaum berduit’ menemukan tempat yang lebih sesuai dengan standar mereka menumbuhkan cara-cara penyelesaian yang dipandang dari sisi sosial merupakan hal yang kurang tepat seperti alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang kota, penggusuran, eksploitasi dan sebagainya.

    Penutupan sungai untuk kegiatan sehari-hari
    Dampak ini bukan berarti bahwa kota probolinggo tidak memihak kaum miskin, namun tidak dipungkiri kota probolinggo telah berkembang dalam skala yang menyebabkan kesenjangan antara kaum miskin dengan kaum berduit yang cukup panjang. Ketertinggalan kaum miskin dalam mengejar kesenjangan untuk mengikuti perkembangan kota melalui berbagai kegiatan usaha dengan memanfaatkan ruang yang ada merupakan fenomena yang terlihat, justru merupakan hambatan menuju kota yang lebih baik, akibat perencanaan dan implementasi tata kota yang kurang berpihak pada sustainability untuk semua.
    Awal dari kekacauan kota adalah penggunaan fasilitas kota yang kurang sesuai, akibat kebutuhan dan desakan ekonomi seperti berjualan atau membangun bangunan di tempat yang tidak seharusnya. Penjual mendapatkan kehidupan dari berjualan, sedangkan disisi lain, kepentingan masyarakat untuk menggunakan trotoar jadi terganggu. Kebutuhan ekonomi mengakibatkan banyak orang berbondong-bondong mengambil langkah yang kurang menguntungkan. Hal ini patut disadari sebagai kondisi buah simalakama, “jualan di trotoar berarti kepentingan masyarakat tergangu, tidak jualan berarti perekonomian tergangu”. Nampaknya, suatu saat di masa depan, sebuah keputusan pahit akibat kurangnya konsistensi implementasi kebijakan tata kota harus terjadi, seperti penggusuran paksa, pemberian uang ganti rugi “lahan yang sebenarnya bukan milik mereka” yang menghabiskan uang rakyat dari hasil pajak.

    Warung memanfaatkan trotoar
    Sebagian Kota Probolinggo dengan permasalahan klise seperti kebutuhan hidup, keharusan untuk ‘sustainable’ dalam ekonomi, kurangnya konsistensi implementasi tata kota telah merusak sebuah bagian kota sekaligus menjadi wajah keprihatinan yang belum berujung. Lihatlah kerusakan alam yang terjadi, erosi (pengikisan tanah akibat aliran air), pendangkalan sungai, kerawanan banjir dan hilangnya potensi estetika lingkungan. Namun di sisi lain melihat bagaimana masyarakat dalam situasi menghimpit hidup dan bertahan untuk hidup adalah sebuah perasaan yang membawa simpati, karena kondisi inilah representasi dari sebagian penduduk Kota Probolinggo, yang hidup dibawah kemiskinan.

    Pemanfaatan trotoar untuk tambal ban
    Masyarakat dalam kondisi yang kurang menguntungkan, juga memiliki cara-cara khusus untuk hidup dan berkehidupan, dengan membangun kesadaran hidup bersama, yang sebenarnya telah ada dalam filsafat ‘gotong-royong’. Kesadaran tentang cara-cara hidup yang lebih menguntungkan dalam situasi yang kurang menguntungkan adalah hal yang bisa dikembangkan dalam mencapai sustainability dalam jangka pendek. Masyarakat perlu difasilitasi dan ditumbuhkan keinginannya memiliki kepedulian lingkungan, seperti penghijauan lingkungan, menanami area sungai dengan tumbuh-tumbukan yang dapat memperkecil erosi dan menghijaukan kota serta penanganan sampah oleh masyarakat.

    Penjual pot bunga memanfaatkan trotoar
    Bukanlah merupakan hal yang bijak menyalahkan masyarakat yang kurang responsif akan alam, karena bukan mereka tidak mengenal konsep sustainability itu, namun karena kurangnya kesempatan dan dorongan melakukannya. Masyarakat juga bukan merupakan pihak yang saat ini benar-benar menyadari, atau dalam proses bisa membuat perubahan penting, bahwa kondisi mereka merupakan turunan dari proses ‘pembangunan’ tak berwawasan lingkungan dan pembangunan yang tidak berkepedulian.

    Kemacetan lalu lintas
    Hingga kapankah terciptanya sustainablity kota probolinggo ? Jawabannya adalah konsistensi perencananan dan implementasinya harus benar-benar ditegakkan.

Pengantar

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Perencanaan menjadi bagian yang sangat penting sebagai pengendali sebuah kegiatan yang memberikan rincian tentang rasionalisasi perlunya sebuah kegiatan dilakukan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pelaksanaan, sarana dan prasarana pedukung dan sumberdaya yang diperlukan. Adanya perencanaan disebabkan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai kegiatan yang harus segera dilakukan yang sifatnya mendesak.

Untuk menyusun sebuah perencanaan yang baik diperlukan data yang akurat sebagai dasar menetapkan target dan tujuan yang ingin dicapai. Kesalahan data yang digunakan mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak akan berguna. Dalam istilah sistem informasi dikenal istilah Gigo (garbage in garbage out) maksudnya adalah apabila input datanya sampah maka yang dihasilkan adalah sampah pula. Demikianlah data memegang peran yang sangat penting dalam sebuah formulasi perencanaan.

Peran dan Fungsi Data

Peran dan fungsi data dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar menentukan kebijakan sekaligus sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap hasil perencanaan yang telah dilaksanakan. Input data yang salah dalam merumuskan sebuah perencanaan maka akan menghasilkan perencanaan yang salah pula.

Data adalah fakta yang ada di lapangan. Data dapat berupa peristiwa, kejadian, fenomena alam yang berlangsung di masyarakat. Data dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data akan berubah menjadi informasi apabila keberadaannya mampu mengubah seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah data yang telah menjadi informasi sehingga menjadi bahan untuk menetapkan tindakan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik daripada keadaan sebelumnya.

Apabila dikaitkan dengan kelembagaan Bappeda sebagai lembaga perencanan pembangunan pentingnya data dalam melaksanaan perencanaan pembangunan ditangani bidang khusus yaitu Bidang Data dan Penelitian Pengambangan. Bidang ini memiliki tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian pengembangan daerah, pengelolaan data perencanaan, penyusunan statistik, evaluasi dan pelaporan pembangunan, sedangkan fungsinya adalah :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Melaksanaan penelitian pengembangan dan dokumentasi hasil penelitian pengembangan.

3. Mengembangkan teknologi informasi dan electronic government.

4. Mengelola data dan informasi hasil pembangunan.

5. MelaksanaKan bimbingan dan analisa laporan pelaksanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

6. Menyusunan data statistik daerah.

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

8. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Data dan Penelitian Pengembangan dibantu oleh dua sub Bidang Yaitu Sub Bidang Data dan Statitistik dan Sub Bidang Data Penelitian dan Pengembangan.

Strategi Akurasi Data

Sebagaimana di jelaskan di muka bahwa data berperan penting dalam merumuskan perencanaan sehingga agar mendapatkan data yang akurat diperlukan strategi yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan. Strategi yang ditempuh Bidang Data dan Litbang adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik

Pengumpulan data yang dilakukan melalui kerjasama dengan BPS adalah data yang secara kelembagaan penangangannya memang menjadi tugas BPS sebagai penyedia data secara nasional seperti :

a. Penyusunan Produk domestic regional Bruto

b. Penyusunan Daerah Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka

c. Penyusunan Indek Pembangunan Manusia

d. Penyusunan data yang berkaitan dengan sensus kependudukan.

2. Pengumpulan data melalui dinas/Instansi

Pengumpulan data yang berkaitan dengan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui dinas/instansi teknis sebagai panggungjawab pelaksanaan program kegiatan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik questionare disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan data. Pengumpulan data melalui dinas/instansi teknis digunakan untuk keperluan antara lain :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah

b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

c. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

e. Penjaringan Data Hasil Pembangunan Kota

f. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Walikota

g. Penyusunan profil daerah dan Identifikasi Pengembangan daerah

3. Kerjasama dengan lembaga pendidikan maupun LSM

Pengumpulan data melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dilakukan dalam rangka melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah. Pengkajian terhadap isue-isue strategis yang berkaitan dengan pembangunan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara detail dan mendalam sehingga diperoleh informasi yang akurat sebagai dasar menetapkan kebijakan perencanaan. Pengumpulan data dengan strategi ini diantaranya adalah :

a. Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Kota Probolinggo.

b. Kajian mencari format menuju pelayanan pendidikan yang murah dan terjangkau.

c. Penelitian dampak merokok terhadap aspek sosial.

4. Pengumpulan data secara langsung

Pengumpulan data secara langsung dilakukan dengan survey lapangan untuk mendapatkat informasi yang akurat berupa informasi visual, audio, maupun audio visual. Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan mengundang sumber data untuk memberikan keterangan-keterangan maupun informasi dalam bentuk lokakarya, diskusi maupun seminar.

5. Pengumpulan data melibatkan masyarakat

Pengumpulan data melibatkan masyarakat dimaksudkan sebagai pengumpulan data secara langsung dengan memanfaatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan pendataan di lingkungan yang menjadi tempat tinggal. Pelibatan masyarakat adalah untuk menghindari kesalahan data yang dilakukan oleh orang luar yang tidak mengerti situasi dan kondisi keseharian lingkungan. Data yang dikumpulkan dengan metode pelibatan masyarakat adalah pendataan kemiskinan sehingga kesalahan interpretasi terhadapat kriteria yang ditentukan dapat dihindari.

Sarana dan prasarana

Penyediaan data perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana diantaranya adalah komputer, format-format data, sistem pendataan, sarana komunikasi data bahkan pemanfaatan media teknologi komunikasi (internet maupun intranet) untuk mempercepat proses komunikasi data. Dalam proses perencanaan eksistensi data tidak hanya akurasinya yang dituntut untuk dipenuhi tetapi ketepatan waktu juga sangat menentukan ketepatan perumusan program perencanaan, sehingga sarana komunikasi data melalui pemanfaatan teknologi informasi mutlak diperlukan. Sarana dan prasarana teknologi informasi telah dimiliki berupa aksesibilitas internet maupun jaringan intranet antar dinas di Kota Probolinggo. Program kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menunjang akurasi data perencanaan yaitu :

1. Penyediaan data melalui website Pemkot Probolinggo

2. Pembangunan web mail intranet

3. Pembangunan bank data server

4. Fasilitasi pembuatan web mail pejabat

5. Pembangunan sistem informasi data kemiskinan

6. Pembangunan sistem informasi profil daerah

Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan

Akuntabilitas adalah pertanggunggugatan terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Akuntabilitas mengandung pengertian tanggungjawab terhadap kebenaran sehingga akuntabilitas perencanaan berarti perencanaan yang dilakukan secara benar dan dapat dipertanggujawabkan berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima secara rasional. Dengan demikian akuntabilitas perencanaan pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan secara rasional. Pemanfaatan data disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan. Untuk perencanaan pembangunan yang bersifat makro (jangka panjang) dan hasilnya berupa rencana intervensi yang tidak langsung berdampat terhadap masyarakat maka dapat menggunakan data makro yang diperoleh melalui kerjasama dengan BPS, Dinas Instansi, Lembaga Pendidikan/LSM. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan yang bersifat mikro (jangka pendek) dan hasilnya berupa rencana intervensi yang diharapkan berdampak langsung kepada masyarakat dapat menggunakan data yang dikumpulkan secara langsung maupun dengan melibatkan peranserta masyarakat.

Berdasarkan strategi akurasi data yang ditempuh bidang Data dan Litbang diharapkan pemanfaatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan sehingga diharapkan akan diperoleh akuntabilitas perencanaan pembangunan melalui proses yang benar dengan pertimbangan secara rasional.

Penutup/kesimpulan

1. Data memiliki peran penting dalam proses perencanaan sebagai bahan analisis untuk menentukan kebijakan pembangunan.

2. Bidang Data dan Libang sebagai bagian dari Bappeda berperan sebagai pegelola penyediaan data sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

3. Strategi akurasi data yang ditempuh bidang Dalitbang meliputi : kerja sama dengan BPS, kerjasama dengan instansi otonom, kerjasama lembaga pendidikan/LSM, pengumpulan data secara langsung maupun pelibatan masyarakat.

4. Pemanfaatan media teknologi informasi sebagai penyedia data maupun proses komunikasi data dan informasi dalam menunjang perencanaan melalui pengembangan program-program intranet maupun internet.

———————-

pengantar

Pengantar

Penanggulanangan masalah kemiskinan merupakan program prioritas pemerintah kota probolinggo yang dilakukan melalui program-program intervensi langsung maupun tidak langsung. Program intervensi langsung dilakukan dengan memberikan penanganan secara langsung oleh pemerintah terhadap masyarakat miskin seperti bantuan langsung tunai, bantuan beras untuk keluarga miskin, bantuan layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Program intervensi secara tidak langsung dilakukan dengan menyediakan sarana prasarana perekonomian masyarakat, membangun akses pelayanan, permodalan termasuk membangun sistem pemberian layanan masyarakat secara on line. Program-program intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung sama pentingnya. Program intervensi langsung diberikan untuk menangani kondisi yang gawat/darurat sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih gawat dan hasilnya dapat langsung diterima oleh masyarakat sedangkan program intervensi tidak langsung diberikan agar tidak tercipta kondisi ketergantungan dengan menyediakan berbagai aksesibilitas kepada mayarakat miskin untuk mendapatkan akses ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain sehingga secara bertahap dapat teratasi masalah kemiskinan.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan program pengentasan kemiskinan adalah terbatasnya sumberdaya yang dimiliki pemerintah sehingga diperlukan prioritas-prioritas program baik program intervensi langsung maupun tidak langsung. Selain itu komitmen dan konsistensi pelayanan yang diberikan oleh aparatur juga menjadi kendala tersendiri sehingga memungkinkan terjadinya pemberian layananan yang tidak tepat sasaran dalam arti masyarakat bukan miskin tetapi mendapat layanan program untuk masyarakat miskin. Permasalahan lain adalah data masyarakat miskin yang kurang akurat. Hal ini disebabkan kriteria penentuan masyarakat miskin yang menimbulkan berbagai penafsiran sehingga data jumlah masyarakat miskin selalu berkembang bergantung kepentingan-kepentingan tertentu. Sebagai contoh pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Probolinggo berdasarkan data statistik ditetapkan sebanyak 28.986 jiwa, sedangkan pada tahapan implementasi bertambah 15.137 jiwa. Tambahan jumlah masyarakat miskin tersebut berdasarkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan. Kondisi ini tentu saja membuat dinas kesehatan kerepotan. Di satu sisi bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sedangkan di sisi lain anggaran pelayanan telah ditetapkan. Berbagai permasalahan tersebut berakhir pada suatu kesimpulan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah terkesan tidak mencapai hasil yang optimal dan celakanya dinas-dinas pelaksana yang menjalankan program pengentasan kemiskinan dikatakan tidak berhasil menjalankan tugasnya.

Perumusan format layanan

Kriteria penentuan masyarakat miskin selama ini diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah berbeda-beda diantaranya adalah kriteria yang ditentukan oleh Kantor Statistik, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan lain-lain. Masing-masing lembaga pemerintah tersebut merumuskan kriteria yang berbeda-beda bergantung pada kepentingan program yang akan dilakukan. Sehingga pada tataran implementasi terjadi kerancuan yang dapat menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan. Hal tersebut bukanlah kesalahan yang harus diperbincangkan tetapi bagaimana mencari solusi agar akurasi data masyarakat miskin dapat diperoleh sehingga dijadikan dasar bagi perencanaan program dan penetapan target dapat dilakukan secara tepat. Akurasi data tersebut dimulai dengan menetapkan kriteria yang disepakati bersama oleh semua komponen masyarakat dan dipublikasikan kepada masyarakat luas sehingga tidak lagi memungkinkan terjadinya diskriminasi pemberian layanan bagi masyarakat miskin.

Sistem dan prosedur pemberian layanan berupa langkah-langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi ditentukan dan diumumkan secara terbuka sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat miskin yang mendapat layanan.

Hal lain yang perlu dipikirkan adalah pembangunan sistem pendataan masyarakat miskin. Selama ini pendataan masyarakat miskin dilakukan melalui survey-survey individual oleh lembaga/instansi tanpa melibatkan struktur kelembagaan masyarakat yang ada. Kondisi ini perlu dipikirkan untuk melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang eksis di suatu wilayah sehingga membentuk jaringan secara vertikal yang dilengkapi dengan perangkat kriteria pendataan kemiskinan yang dirumuskan dan disepakai serta dipublikasikan bersama masyarakat.

Penyediaan data melalui saluran on line juga harus dipikirakan. Penyediaan data melalui bank data server dengan memanfaatkan fasilitas internet akan lebih memudahkan akses data kemiskinan bagi unit-unit pemberi layanan seperti puskesmas, sekolah-sekolah dan penyedia layanan lainnya. Sistem informasi layanan bagi masyarakat miskin perlu dibangun secara betahap diiringi peningkatan SDM Aparatur untuk meng-update data secara kontinyu. Dengan demikian layanan bagi masyarakat miskin dapat diberikan tanpa membebani urusan administrasi yang dapat mengganggu proses pemberian layanan. Keberadaan bank data server masyarakat miskin juga akan membantu mendeteksi keberhasilan program pengentasan kemiskinan secara akurat.

Langkah-langkah

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan format layanan bagi masyarakat miskin dilakukan dengan diskusi melibatkan semua komponen baik lembaga pemberi layanan, lembaga administrasi kependudukan, LSM maupun masyarakat untuk merumuskan kriteria/indikator penjaringan data masyarakat miskin, merumuskan sistem dan prosedur layanan, merumuskan sistem pendataan, merancang sistem informasi layanan berbasis web dan mensosialisasikan hasil rumusan kepada masyarakat. Hasil perumusan tentunya dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan.

Penututup

Penanganan kemiskinan menjadi prioritas program pemerintah Kota Probolinggo yang perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai melalui pemanfaatan teknologi informasi. Intervensi program pengentasan kemiskinan secara langsung harus diiringi dengan pembangunan sarana dan prasarana yang mampu menyediakan aksesibilitas masyarakat miskin di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dengan demikian akan tumbuh kemandirian masyarakat untuk berusaha dan bekerja yang pada akhirnya mampu membebaskan diri dari kemiskinan.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!


  • kampungcyber: kenapa masih mencari format ?
  • kampungcyber: ok
  • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.

Kategori