Kampungcyber’s Blog Sumber Taman Kota Probolinggo

MENCARI FORMAT LAYANAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Posted on: Februari 20, 2009

Pengantar

Penanggulanangan masalah kemiskinan merupakan program prioritas pemerintah kota probolinggo yang dilakukan melalui program-program intervensi langsung maupun tidak langsung. Program intervensi langsung dilakukan dengan memberikan penanganan secara langsung oleh pemerintah terhadap masyarakat miskin seperti bantuan langsung tunai, bantuan beras untuk keluarga miskin, bantuan layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Program intervensi secara tidak langsung dilakukan dengan menyediakan sarana prasarana perekonomian masyarakat, membangun akses pelayanan, permodalan termasuk membangun sistem pemberian layanan masyarakat secara on line. Program-program intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung sama pentingnya. Program intervensi langsung diberikan untuk menangani kondisi yang gawat/darurat sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih gawat dan hasilnya dapat langsung diterima oleh masyarakat sedangkan program intervensi tidak langsung diberikan agar tidak tercipta kondisi ketergantungan dengan menyediakan berbagai aksesibilitas kepada mayarakat miskin untuk mendapatkan akses ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain sehingga secara bertahap dapat teratasi masalah kemiskinan.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan program pengentasan kemiskinan adalah terbatasnya sumberdaya yang dimiliki pemerintah sehingga diperlukan prioritas-prioritas program baik program intervensi langsung maupun tidak langsung. Selain itu komitmen dan konsistensi pelayanan yang diberikan oleh aparatur juga menjadi kendala tersendiri sehingga memungkinkan terjadinya pemberian layananan yang tidak tepat sasaran dalam arti masyarakat bukan miskin tetapi mendapat layanan program untuk masyarakat miskin. Permasalahan lain adalah data masyarakat miskin yang kurang akurat. Hal ini disebabkan kriteria penentuan masyarakat miskin yang menimbulkan berbagai penafsiran sehingga data jumlah masyarakat miskin selalu berkembang bergantung kepentingan-kepentingan tertentu. Sebagai contoh pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Probolinggo berdasarkan data statistik ditetapkan sebanyak 28.986 jiwa, sedangkan pada tahapan implementasi bertambah 15.137 jiwa. Tambahan jumlah masyarakat miskin tersebut berdasarkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan. Kondisi ini tentu saja membuat dinas kesehatan kerepotan. Di satu sisi bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sedangkan di sisi lain anggaran pelayanan telah ditetapkan. Berbagai permasalahan tersebut berakhir pada suatu kesimpulan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah terkesan tidak mencapai hasil yang optimal dan celakanya dinas-dinas pelaksana yang menjalankan program pengentasan kemiskinan dikatakan tidak berhasil menjalankan tugasnya.

Perumusan format layanan

Kriteria penentuan masyarakat miskin selama ini diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah berbeda-beda diantaranya adalah kriteria yang ditentukan oleh Kantor Statistik, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan lain-lain. Masing-masing lembaga pemerintah tersebut merumuskan kriteria yang berbeda-beda bergantung pada kepentingan program yang akan dilakukan. Sehingga pada tataran implementasi terjadi kerancuan yang dapat menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan. Hal tersebut bukanlah kesalahan yang harus diperbincangkan tetapi bagaimana mencari solusi agar akurasi data masyarakat miskin dapat diperoleh sehingga dijadikan dasar bagi perencanaan program dan penetapan target dapat dilakukan secara tepat. Akurasi data tersebut dimulai dengan menetapkan kriteria yang disepakati bersama oleh semua komponen masyarakat dan dipublikasikan kepada masyarakat luas sehingga tidak lagi memungkinkan terjadinya diskriminasi pemberian layanan bagi masyarakat miskin.

Sistem dan prosedur pemberian layanan berupa langkah-langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi ditentukan dan diumumkan secara terbuka sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat miskin yang mendapat layanan.

Hal lain yang perlu dipikirkan adalah pembangunan sistem pendataan masyarakat miskin. Selama ini pendataan masyarakat miskin dilakukan melalui survey-survey individual oleh lembaga/instansi tanpa melibatkan struktur kelembagaan masyarakat yang ada. Kondisi ini perlu dipikirkan untuk melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang eksis di suatu wilayah sehingga membentuk jaringan secara vertikal yang dilengkapi dengan perangkat kriteria pendataan kemiskinan yang dirumuskan dan disepakai serta dipublikasikan bersama masyarakat.

Penyediaan data melalui saluran on line juga harus dipikirakan. Penyediaan data melalui bank data server dengan memanfaatkan fasilitas internet akan lebih memudahkan akses data kemiskinan bagi unit-unit pemberi layanan seperti puskesmas, sekolah-sekolah dan penyedia layanan lainnya. Sistem informasi layanan bagi masyarakat miskin perlu dibangun secara betahap diiringi peningkatan SDM Aparatur untuk meng-update data secara kontinyu. Dengan demikian layanan bagi masyarakat miskin dapat diberikan tanpa membebani urusan administrasi yang dapat mengganggu proses pemberian layanan. Keberadaan bank data server masyarakat miskin juga akan membantu mendeteksi keberhasilan program pengentasan kemiskinan secara akurat.

Langkah-langkah

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan format layanan bagi masyarakat miskin dilakukan dengan diskusi melibatkan semua komponen baik lembaga pemberi layanan, lembaga administrasi kependudukan, LSM maupun masyarakat untuk merumuskan kriteria/indikator penjaringan data masyarakat miskin, merumuskan sistem dan prosedur layanan, merumuskan sistem pendataan, merancang sistem informasi layanan berbasis web dan mensosialisasikan hasil rumusan kepada masyarakat. Hasil perumusan tentunya dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan.

Penututup

Penanganan kemiskinan menjadi prioritas program pemerintah Kota Probolinggo yang perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai melalui pemanfaatan teknologi informasi. Intervensi program pengentasan kemiskinan secara langsung harus diiringi dengan pembangunan sarana dan prasarana yang mampu menyediakan aksesibilitas masyarakat miskin di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dengan demikian akan tumbuh kemandirian masyarakat untuk berusaha dan bekerja yang pada akhirnya mampu membebaskan diri dari kemiskinan.

2 Tanggapan to "MENCARI FORMAT LAYANAN BAGI MASYARAKAT MISKIN"

kenapa masih mencari format ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


  • kampungcyber: kenapa masih mencari format ?
  • kampungcyber: ok
  • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.

Kategori

%d blogger menyukai ini: